SINTANG,ARWANANEWS- Masa yang tergabung dalam Aksi Buruh menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Sintang pada Sabtu (14/5/2022) dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional ( May Day ).
Masa yang tergabung dalam aksi tersebu diantaranya, Anggota Serikat Petani Indonesia Sintang, Partai Buruh Sintang, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sintang dan Serikat Pekerja Industri serta para pendukung aksi lainnya.
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa disambut langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri, S. H, M. Si. langsung di Gedung DPRD Kabupaten Sintang.
Saat usai diterima oleh Wakil Ketua DPRD Sintang, para pengunjuk rasa membacakan 21 poin tntutan.
Berikut 21 poin tuntutan para pengujuk rasa aktifis buruh Sintang :
1. /Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja
2. /Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung telur dil)
3. /Sahkan RUU PPRT tolak revisi U PPP, tolak revisi UU SP/SB;
4. /Tolak upah murah
5. /Hapus Outsourching
6. /Tolak, kenaikan pajak PPn
7./Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran
8. /Tolak pengurangan peserta PBI jaminan kesehatan
9. /Wujudkan kedauatan pangan dan reforma agrarla
10. /Stop kriminalisasi petani
11. /Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun
12./Angkat guri dan tenaga hon9rer menjadi PNS
13. /Pemberdayaan sektor informal
14. /RatIfikasi Konvensi LO No. 190 tentang penghapusan kekerasan dan peiecehan cdi Dunia kerja
15. /Laksanakan Pemilu tepat waktu14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang
16. /Redistribusi kekayaan yang adit dengan mernambah program jaminan sosial (aminan makanan, perumahan pengangguran, pendidikan dan air bersih)
17. /Tidak boleh ada orang Kelaparan di Negeri yang kaya
18. /Penyelesaian jalan infrastruktur Mensiku Jaya dan jalan Sintang Ketungau
19. /Hilirisasi produk pertanian dan perkebunan
20. /THR pekerja taman
21. /Pengangkatan Wakil Bupati
Wakil Ketua DPRD Sintang Heri Jambri menyampaikan ada beberapa poin yang disampaikan oleh massa buruh saat audiensi. Baik itu terkait isu nasional maupun isu daerah Sintang.
Berkaitan dengan tuntutan soal stop kriminalisasi petani, legislator yang sering tampil di depan ini mengungkapkan bahwa, selama ini ada kesan seakan-akan aparat penegak hukum dan perusahaan terkesan bukan menjaga rakyat.
“Ketika ada apa-apa di masyarakat itu ditindak. Tapi ketika ada dugaan kejahatan oleh perusahaan, mereka seperti tidak melihat,” jelas Heri Jambri.
Heri Jambri mencontohkan, seperti ada masyarakat lapor tentang lahan miliknya digarap perusahaan, ketika dilaporkan jalan di tempat. Namun ketika Perusahaan melaporkan masyarkat mencuri buah sawit laporannya cepat diproses.
Dikatakannya,"Kondisi itu membuat rakyat menganggap ada konsfirasi antara penegak hukum dengan perusahaan, tentunya hal ini yang harus dijaga.
"Oleh karena itu kita minta penegak hukum dapat bersikap netral. Mereka harus bertugas sesuai dengan amanat konstitusi, " terang Heri Jambri.
Berkaitan dengan tuntutan mengenai pengangkatan Wakil Bupati Sintang, Heri Jambri menjelaskan bahwa DPRD Sintang masih menunggu dua nama usulan dari Pemerintah Daerah, jika usulan tersebut sudah di DPRD Sintang dirinya menjamin akan segera diproses.
"Semua pihak juga berharap segera mungkin Wakil Bupati Sintang segera dilantik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pemerintah Daerah segera menyampaikan usulan nama-nama kandidat Wakil Bupati Sintang dari koalisi, " jelasnya.
Hasil pantauan awak media selama kegiatan unjuk rasa ini berlangsung dari awal hingga berakhir, unjuk rasa yang melibatkan kurang lebih puluhan orang dari para aktifis buruh berjalan aman dan tertib. (MS)
« Prev Post
Next Post »