SINTANG, ARWANANEWS- Terkait audensi penyampaian masyarakat masalah HPI GROUP ( Hartono Plantation Indonesia ) yang sebelumnya diketahui dikuasai oleh PT. TAP ( Triputra Agro Persada ). Yang jadi pokok permasalahan di masyarakat adalah terkait dengan selisih hutang yang luar biasa, ada 4307 Ha lahan fiktif yang mereka harus bayar setiap bulan dari hutang tersebut.
Sementara mereka tidak menerima total lahan yang dianggunkan ke Bank tersebut. Dengan kejadian ini dalam hitungannya kurang lebih mereka dirugikan 84 juta/Ha ditambah Bunga. Jika dihitung-hitung sekitar ada 37 Miliar yang menjadi hutang masyarakat dan mereka juga tidak tau yang terima uangnya.
Wakil Ketua DPRD Sintang Heri Jambri, S. H, M. Si kembali menerima audensi dari masyarakat petani plasma di ruang sidang DPRD pada Kamis (12/05/2022) sebagai kelanjutan permasalahannya dengan pihak perusahaan.
"Waktu pertemuan pada tanggal 28/04/2022 bahwa pimpinan Komisi waktu itu mengatakan rapat diskor, makna daripada diskor artinya akan dilakukan pertemuan lanjutan yaitu pada tanggal 12/05/2022, meskinya mereka hadir baik dari Perusahaan maupun Pemerintah terutama dari TP3K ( Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupeten Sintang ) tapi kenyataannya mereka tidak hadir, " terang Heri Jambri.
Dirinya sangat menyesalkan masalah ini, "Saya melihat kejadian ini sangat miris sekali bahwa Lembaga DPRD saja sudah tidak di anggap oleh pihak Perusahaan sementara mereka berinvestasi di daerah kita, kalau sudah begini apalagi rakyat Lembaga yang terhormat ini saja sudah tidak dipandang mereka.
Menurut Heri Jambri tentunya hal ini membuat kecewa pada kita semua, namun saya berharap tidak terulang kembali ke depannya dan masyarakat harus bertindak karena ini adalah tanah mereka.
Sambung Heri" Negara ini ada untuk rakyat dan tujuan negara ini supaya rakyatnya sejahtera bukan negeri ini ada untuk menyakiti rakyat, memeras dan mebodohi rakyat.
"Saya minta musuh dari Negara ini Pemerintah yang ada jangan lagi seperti Perusahaan, karena tujuan Pemerintah bukan hanya melindungi Perusahaan sebagai investor tapi juga melindungi hak rakyat, " jelas Heri.
Heri Jambri berharap, " Kedepan setelah habis masa HGU ini kebijakan betul-betul berpihak pada rakyat. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo dimana bliau sudah mensertifikatkan gratis pada rakyat semoga bliau diberikan berkah dan kelimpahan oleh Yang Maha Kuasa karena bliau telah memberikan hak pada rakyat pelayanan sertifikat secara gratis. (MS)
« Prev Post
Next Post »